Antara Arab Saudi dan Indonesia

Antara Negara Monarki dan Republik-demokratis

Mana yang lebih sejahtera? :)
Negara demokrasi mengemis kepada negara monarki, fakta
Monarki Islam lebih mensejahterakan, lebih bermartabat lebih teruji
Apalagi negara full Islam (Khilafah)
BUkti bahwa menjadi negara demokratis bukan syarat dan bukan jaminan menjadi sejahtera
Menjadi negara demokratis hanya salah satu syarat agar diterima oleh AS sebagai Teman
Walaupun banyak negara yang diembargo AS, terbukti dikemudian hari lebih mandiri. Iran diembargo AS, malah bisa bikin senjata nuklir, Indonesia???

Doktrin Kapitalis, negara harus demokratis baru berwibawa dan sejahtera hanya bualan
Fakta demokrasi adalah alat AS untuk mengikat kaki dan tangan negara dunia ketiga. Seperti ulasan dalam buku America’s Deadliest Export Democracy (“Demokrasi: Ekspor Amerika Paling Mematikan”

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/…/demokrasi-ekspor-amerika-paling…

Menurut George W Bush sendiri dalam pidato kenegaraan, menyatakan: “Jika kita mau melindungi Negara kita dalam jangka panjang, hal yang terbaik yang dilakukan ialah menyebarkan kebebasan dan Demokrasi”

SO, jika mau sejahtera, sebuah negara bisa pakai monarki, bisa pakai republik-demokratis, bisa persemakmuran, atau pakai khilafah, dengan contoh kasus Negara Saudi.. Tidak ada patokan baku, kecuali yang sudah didoktrin dan diikat kaki tangannya oleh AS.

Ga perlu demokratis-demokratis amat lah. apa gunanya menjadi negara demokratis, pemilu langsung bla-bla-bla, dipuji AS dan dunia internasional (yang isinya penjajah) rakyat bebas berbicara namun perut lapar dan SDM nya sadis-sadis.

Sistem politik Islam berdiri tegar tak lekang ditelan zaman. Ini karena sistem politik Islam bukan lahir dari logika dan kepentingan sesaat manusia, namun jalan lurus yang berasal dari Allah Swt. untuk kemaslahatan manusia. (Lihat: QS al-An’am [6]:153).

Dalam konteks kenegaraan, sistem politik Islam dibangun di atas landasan yang istiqamah, yakni:

(a) kedaulatan ada di tangan syariah;

(b) kekuasaan ada di tangan rakyat;

(c) wajib hanya memiliki satu kepemimpinan dunia; dan

(d) hanya khalifah yang berhak melegalisasi perundang-undangan dengan bersumber dari Islam berdasarkan ijtihad. Jika terdapat perselisihan di antara negara dengan rakyat atau antar pelaku politik maka harus dikembalikan tolok ukurnya kepada Allah dan Rasul; kepada al-Quran dan as-Sunnah. Inilah tolok ukur sekaligus landasan yang tetap, tidak berubah. Ini pulalah yang menjamin keistiqamahan sistem politik Islam tanpa butuh sumbangan barat selama hampir 14 abad sampai bubarnya khilafah turki. Yang juga diadopsi oleh seluruh kesultanan seantero Nusantara sebelum penjajah kafir datang.

Thus, rakyat pribumi ini tidak hanya punya semangat 212, atau koperasi 212 tetapi juga sistem politik yg bisa mewujudkan cita-cita bernegara tanpa membutuhkan racun dari orang kafir dan pemikiran kufur seperti kapitalisme dan demokrasi..